BANSOS Tidak Cair Tahap 3, Begini Alasannya

 

BANSOS Tidak Cair Tahap 3, Begini Alasannya

Tahap 2 PKH dan BPNT alokasi April-Juni 2025 ternyata banyak KPM yang tidak cair.

Akhirnya KPM tersebut menelan pil pahit atas pencabutan tersebut.

Bukan tanpa sebaba. PKH BPNT dari KPM tersebut ada kemungkinan dikarenakan beberapa penyebab yang belum diketahui oleh KPM.

Usai pencabutan tersebut, banyak KPM menyalahkan pendamping sosial PKH yang melakukan survey Ground Cheking DTSEN.

Pemakaian DTSEN kemarin sudah diterapkan pada pencairan alokasi tahap 2.

Ada beberapa penyebab tidak cairnya bansos PKH BPNT tahap 3 nantinya, yaitu:

1. Diluar persyaratan atau tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.

Kita ketahui bahwasannya, ada 4 komponen PKH saat ini, yakni pendidikan, kesehaatan, kesejahteraan sosial, dan korban pelanggaran HAM.

Jika sudah tidak memiliki komponen PKH maka otomatis tidak cair lagi.

2. KPM tersebut telah disanggah karena tidak layak terima bantuan sosial lagi

Hadirnya aplikasi cek bansos kemensos saat ini akan menjadi hambatan bagi para KPM yang seenaknya menerima bansos padahal sudah tidak layak untuk mendapatkannya.

Penyanggahan bisa dilakukan oleh siapa saja. Tujuannya agar bantuan sosial tepat pada sasarannya.

3. Tidak tahu kalau ada bansos atas namanya sehingga mengedap begitu saja.

PPATK sudah melakukan pemeriksaan ketat terhadap data KPM. Ditemukan begitu banyak uang bantuan sosial yang mengenap di rekening KPM.

4. NIK tidak valid

NIK yang tidak ada validasi, tidak akan terbaca sistem DTSEN terbaru.

Silahkan perbaiki itu ke dinas sosial di wilayah Anda.

5. Sudah berpindah domisili dan tidak melakukan update data sepenuhnya.

6. Sudah menjadi bukan peserta dengan kategori desil 1 sampai desil4.

Kemungkinan beberapa tahun yang lalu memang termasuk kategori layak mendapatkan bantuan sosial, namun pada tahun ini ternyata penghasilannya meningkat.

Hal tersebut bisa diketahui dikarenakan DTSEN ini adalah data yang terintegrasi dari berbagai sumber data yang ada, 

Sehingga walaupun tidak ada yang melaporkan terkait aset atau kekayaan yang dimiliki KPM namun tiba-tiba bantuan sosial PKH dan BPNT-nya tidak cair, dikarenakan sistem akan membaca aset KPM tersebut seperti kepemilikan tanah, motor, mobil, bahkan hutang KPM.***